Praya, Nusranews – Sebanyak 80 dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penghentian ini dilakukan karena dapur-dapur tersebut belum memenuhi standar dasar, seperti keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SHLS).
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Lombok Tengah, Muhammad Ikhsan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan dari pusat, tepatnya dari Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN.
“Itu kan (kebijakan) dari pusat atau dari Direktur Pemantauan dan Pengawasan BGN. Itu yang mengeluarkan surat suspensi,” kata Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Lombok Tengah, Muhammad Ikhsan seperti dikutip dari detikBali, Rabu (04/01).
Ia menyebutkan, penghentian sementara terhadap 80 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu merujuk pada surat bernomor: 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan.
“Itu (kebijakan) kan ada dua sih yang menyebabkan dapur-dapur itu di-suspend. Dalam arti ditutup sementara atau berhenti operasional sementara. Yaitu, IPAL kemudian SHLS,” ujarnya.
Dari total 168 SPPG yang ada di Lombok Tengah, hampir setengahnya diketahui belum memiliki SHLS dari Dinas Kesehatan serta belum dilengkapi IPAL. Kondisi ini mendorong BGN mengambil langkah tegas agar para pengelola dapur segera melakukan perbaikan.
“Terkait dengan IPAL. Kemudian yang SHLS ini ada beberapa nih yang kemarin sudah operasional, tapi masih belum melengkapi SLAS. Nah, itulah disebabkan adanya pemberhentian suspensi seperti itu,” bebernya.
Setelah penghentian sementara ini, BGN memberikan waktu selama dua minggu kepada para mitra untuk melengkapi seluruh persyaratan sejak surat tersebut diterbitkan.
“Makanya lebih cepat para mitra ini melengkapi maka akan lebih cepat. Ketika sudah nanti, mitra ini harus membuktikan dengan foto atau video dan bukti-bukti yang lain sehingga bisa diaktifkan lagi,” imbuhnya.
Ikhsan menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku di Lombok Tengah, melainkan juga diterapkan secara menyeluruh di wilayah NTB. Total dapur yang dihentikan sementara di provinsi tersebut mencapai 302 unit.
“Jadi kita memastikan juga nih agar anak-anak khususnya penerima manfaat ini khususnya di Kabupaten Lombok Tengah ini mereka menerima paket MBG dari dapur yang sudah memenuhi standar. Jadi standar sesuai yang ditentukan oleh badan izin nasional, balik itu standar keamanan pangannya, termasuk tadi sarana maupun prasarana juga sesuai dengan prosedur yang ada,” tegasnya.
BGN, lanjut Ikhsan, tidak akan memberikan toleransi kepada mitra yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dari sisi lingkungan maupun prosedur operasional. Hal ini penting agar program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif.
“Jadi jangan sampai kita memberikan manfaat yang bagus, tapi di sisi lain ada yang buruk juga. Itu yang kita hindari banget, seperti itu,” katanya.
Sementara itu, jumlah penerima manfaat yang terdampak akibat penghentian sementara ini masih dalam proses pendataan oleh BGN.
“Nah itu akan kami rekap. Ini semoga mitra-mitra ini kan dengan adanya pemberian suspend ini, mereka lebih aware lagi, lebih peduli lagi. Ini kan bukan untuk siapa-siapa juga, untuk mereka juga sebenarnya kan posisinya suspend ini dari mitra juga mendapatkan benefit, kemudian beli memanfaatkan juga mendapatkan benefit,” pungkasnya.