Mataram, Nusranews – Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak belakangan ini mendorong pemerintah untuk mencari langkah efektif dalam pencegahan, mulai dari perundungan hingga kekerasan fisik dan seksual.
Salah satu upaya yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai ruang pendidikan yang aman dan ramah anak. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga memastikan lingkungan belajar yang melindungi anak.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak NTB, Ahmad Masyhuri, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi anak-anak dari kelompok paling rentan, khususnya mereka yang berada pada tingkat kesejahteraan terendah.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama program ini adalah anak-anak dari keluarga sangat miskin, terutama yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2.
“Sesungguhnya pembentukan sekolah rakyat ini adalah untuk melindungi anak-anak kita yang berada di garis terbawah kesejahteraan. Yang paling diutamakan itu desil 1 dan 2. Artinya mereka yang benar-benar tidak mampu,” ujarnya saat ditemui, Selasa (14/04).
Selain itu, Sekolah Rakyat juga memberikan ruang bagi anak-anak dengan kondisi sosial yang kompleks, seperti korban penelantaran maupun anak yang mengalami trauma. Ia mencontohkan seorang anak di wilayah Gunung Sari, Lombok Barat, yang mengalami trauma setelah kehilangan orang tua saat gempa.
Untuk itu, sekolah ini tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga layanan pendampingan psikologis guna membantu pemulihan mental siswa.
Konsep sekolah berasrama (boarding school) menjadi keunggulan utama karena memungkinkan pengawasan lebih intensif serta melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan luar.
Menurut Masyhuri, hingga saat ini tidak ditemukan kasus kekerasan di lingkungan Sekolah Rakyat di NTB. Tantangan yang muncul justru berkaitan dengan kedekatan emosional orang tua yang kesulitan berpisah dengan anak mereka.
Dari sisi fasilitas, Sekolah Rakyat dilengkapi dengan sarana yang memadai. Seluruh kebutuhan siswa ditanggung oleh negara, mulai dari biaya pendidikan, konsumsi, tempat tinggal, hingga perlengkapan belajar berbasis teknologi modern.
“Sekolah rakyat ini sangat aman. Karena berasrama, anak-anak terlindungi dari pengaruh luar, dan pengawasannya juga ketat,” jelas Masyhuri.
Saat ini, NTB memiliki lima Sekolah Rakyat rintisan yang tersebar di beberapa daerah seperti Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa, mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Selain itu, satu sekolah permanen sedang dibangun di Lombok Utara dengan konsep pendidikan terintegrasi.
Dalam hal tenaga pendidik, proses rekrutmen dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dengan melibatkan tenaga lokal yang kompeten, termasuk ASN dan tenaga P3K yang telah mendapatkan pelatihan.
Seleksi siswa pun dilakukan secara ketat dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, hingga pemerintah pusat, guna memastikan program tepat sasaran.
Sebagai langkah pencegahan tambahan, Pemprov NTB juga berencana membentuk satuan tugas (Satgas) pengaduan untuk menangani potensi kekerasan di lingkungan pendidikan. Masyarakat nantinya dapat melapor melalui saluran yang disediakan agar setiap kasus dapat segera ditindaklanjuti.