Jakarta, Nusranews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 yang digelar di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (09/04). Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
Dalam arahannya, Tito mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Utara agar mampu menangkap dan memaksimalkan berbagai program prioritas dari pemerintah pusat. Menurutnya, langkah tersebut penting agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, kapasitas fiskal Provinsi Sulawesi Utara berada pada kategori sedang. Kondisi ini menunjukkan keseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat, sehingga peluang untuk memanfaatkan program nasional dinilai cukup besar.
Ia menilai pemanfaatan program nasional dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kinerja pembangunan daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal.
“Baru satu program Bapak Presiden, [yaitu Program] Perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para Bupati/Wali Kota,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4).
Selain sektor perumahan, Tito juga menyoroti berbagai program prioritas lainnya, seperti penguatan ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah pusat menghadirkan program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta rehabilitasi sarana pendidikan. Sementara di bidang kesehatan, terdapat program Cek Kesehatan Gratis yang ditujukan langsung bagi masyarakat.
Untuk wilayah pesisir, pemerintah menyiapkan program pengembangan kampung nelayan dan penguatan sektor pergaraman nasional sebagai penggerak ekonomi lokal. Tito menekankan bahwa kemampuan daerah dalam memanfaatkan program-program ini menjadi indikator kreativitas kepala daerah.
Ia juga menyebut bahwa pemanfaatan program nasional dapat berdampak pada peningkatan PAD secara tidak langsung. Misalnya, pembangunan sektor perumahan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang properti dan jasa.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah menyederhanakan proses perizinan bagi sektor swasta. Menurutnya, efisiensi birokrasi akan mendorong peningkatan investasi yang berdampak pada penerimaan daerah.
Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dinilai menjadi instrumen penting dalam mempercepat layanan perizinan melalui sistem terpadu satu pintu.
“Mal Pelayanan Publik inilah sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini ide bagus, untuk buat perizinan, juga cepat,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti. Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, bersama Forkopimda dan para kepala daerah juga hadir mengikuti arahan tersebut.