Mataram, Nusranews – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menyusun arah pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan menekankan pentingnya pergeseran dari pola kerja sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri atau yang akrab disapa Umi Dinda, menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak dapat lagi diselesaikan secara parsial. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dari kompetisi menjadi kolaborasi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa keselarasan, program yang besar sekalipun tidak akan memberikan dampak optimal.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya saat membuka Pra-Musrenbang di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/04).
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya terletak pada perencanaan, tetapi terutama pada pelaksanaan yang tepat di lapangan. Salah satu target utama adalah menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen, termasuk melalui penguatan dan perluasan program Desa Berdaya secara terkoordinasi.
“Target kita adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Umi Dinda mengkritisi masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan yang sering menimbulkan tumpang tindih program serta pemborosan anggaran. Oleh karena itu, Pra-Musrenbang ini dijadikan momentum untuk memperbaiki pola tersebut melalui sinkronisasi dokumen perencanaan dari tingkat pusat hingga daerah.
Ia menegaskan bahwa dokumen perencanaan seperti RPJP harus menjadi pedoman yang selaras dengan kondisi nyata di lapangan agar pembangunan berjalan terarah.
Dalam perencanaan tahun 2027, Pemprov NTB menetapkan tiga fokus utama, yakni penguatan ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan, percepatan ekonomi digital dan pengembangan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data.
Berbeda dengan sebelumnya, forum Pra-Musrenbang kali ini diharapkan menjadi ruang diskusi terbuka dan jujur. Kepala daerah dan OPD diminta menyampaikan persoalan riil di lapangan, bukan sekadar laporan formal.
Pendekatan ini mencerminkan pergeseran menuju perencanaan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika global, Pemprov NTB tetap optimistis dapat menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata melalui perencanaan yang tepat, dukungan data, dan kolaborasi lintas sektor.