Mataram, Nusranews — Dinamika persidangan perkara dugaan gratifikasi “dana siluman” DPRD NTB terus menjadi perhatian publik. Kesaksian Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nursalim, dinilai memberikan gambaran yang lebih utuh terkait mekanisme pemerintahan, sekaligus meredam berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Ketua KNPI NTB, Daud Gerung, menegaskan bahwa masyarakat perlu menyikapi proses hukum ini secara bijak dan proporsional. Ia mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi opini yang tidak berdasar, melainkan mengedepankan fa fakta yang terungkap di persidangan.
“Persidangan adalah ruang pembuktian. Apa yang disampaikan oleh saudara Nursalim menunjukkan bahwa mekanisme pemerintahan berjalan dalam koridor yang jelas dan terstruktur. Karena itu, kita harus berhati-hati dalam menyimpulkan sesuatu di luar fakta hukum,” ujar Daud.
Menurutnya, penting untuk tidak mencampuradukkan antara kebijakan pemerintah yang sah dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
“Jangan sampai narasi yang berkembang justru melemahkan kepercayaan masyarakat. Kita harus objektif dan menghormati asas praduga tak bersalah,” tambahnya.
Selain menyoroti proses hukum, Daud juga menyampaikan pesan kepada jajaran pemerintah daerah, khususnya Sekretaris Daerah (Sekda) dan para pejabat yang baru saja dilantik, agar benar-benar menjaga amanah yang telah diberikan.
“Saya juga ingin mengingatkan kepada Sekda dan seluruh pejabat yang telah dilantik agar menjaga amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Jabatan adalah kepercayaan, bukan sekadar posisi,” tegasnya.
Ia mendorong agar seluruh pejabat bekerja secara maksimal, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
“Momentum ini harus dijadikan sebagai penguat kinerja. Sekda dan seluruh pejabat harus mampu bekerja maksimal, menjaga integritas, serta memastikan program-program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat NTB,” lanjut Daud.
Di akhir pernyataannya, ia kembali mengajak semua pihak untuk mendukung jalannya pemerintahan dan proses hukum secara kondusif.
“Fokus kita ke depan adalah bagaimana NTB terus maju. Mari kita kawal bersama, dengan tetap menghormati proses hukum dan mendorong kinerja pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.