Praya, Nusranews – Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan fasilitasi penguatan pengawasan kepemiluan yang dilaksanakan di SLBN 1 Lombok Tengah, Kamis (04/06).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Usman Faesal, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Baiq Husnawaty.
Dalam kesempatan tersebut, Lalu Fauzan Hadi menyampaikan materi mengenai sejarah perkembangan kepemiluan di Indonesia. Ia menjelaskan perjalanan demokrasi Indonesia dari masa ke masa sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya partisipasi dalam setiap tahapan pemilu.
Menurut Fauzan, pemilu tidak hanya menjadi sarana memilih pemimpin, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Oleh karena itu, seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan peran yang sama dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan jujur, adil, dan berintegritas.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Usman Faesal, memberikan materi mengenai bahaya politik uang. Dalam paparannya, ia mengingatkan peserta bahwa praktik politik uang dapat merusak kualitas demokrasi dan menghasilkan pemimpin yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Politik uang bukan hanya pelanggaran terhadap aturan pemilu, tetapi juga ancaman bagi masa depan demokrasi. Karena itu, masyarakat perlu berani menolak dan melaporkan apabila menemukan praktik tersebut,” jelas Usman.
Pada sesi berikutnya, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Baiq Husnawaty, menjelaskan mengenai larangan kampanye di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai lokasi terlarang oleh peraturan perundang-undangan. Ia menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap aturan kampanye guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
Di sisi lain, Kepala SLBN 1 Lombok Tengah menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, sosialisasi dan pendidikan kepemiluan yang menyasar penyandang disabilitas sangat penting untuk meningkatkan pemahaman politik sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka dalam kehidupan demokrasi.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga penyandang disabilitas semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mampu berkontribusi dalam menciptakan pemilu yang demokratis, inklusif, dan berintegritas.