Jakarta, Nusranews – Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Sari Yuliati, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) mengenai perlunya evaluasi kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD).
Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima audiensi jajaran Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (02/03).
Dalam pertemuan itu, Sari menekankan bahwa setiap perubahan kebijakan fiskal, terutama yang menyangkut TKD, harus dilakukan secara transparan dan melalui komunikasi terbuka dengan pemangku kepentingan di daerah. Ia menilai kebijakan fiskal yang berdampak pada daerah tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan nyata masyarakat di tingkat kabupaten.
“Kami di DPR tentu berkepentingan memastikan kebijakan pusat tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat daerah. Karena pada dasarnya kami juga lahir dan dibesarkan dari daerah,” ujar Sari.
Untuk memperdalam pembahasan dari aspek kebijakan dan teknis anggaran, Sari didampingi Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Komisi XI memiliki lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan, termasuk kebijakan fiskal nasional.
Misbakhun mengakui adanya kekhawatiran dari pemerintah kabupaten terkait dampak penyesuaian alokasi TKD terhadap kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, relokasi anggaran dalam APBN guna mendukung program strategis nasional tetap harus memperhatikan keberlanjutan pembangunan di daerah.
“Kami akan meminta penjelasan dari pihak eksekutif, termasuk direktorat jenderal terkait, agar ditemukan solusi yang adil dan proporsional. Kepentingan nasional penting, tetapi kebutuhan daerah juga tidak boleh terabaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum ADKASI, Siswanto, menyampaikan bahwa perubahan atau pengurangan skema TKD berimplikasi langsung pada pelaksanaan program pembangunan di 415 kabupaten di Indonesia. Ia menyebut sejumlah daerah mengalami keterbatasan ruang fiskal untuk merealisasikan visi dan misi kepala daerah akibat kebijakan tersebut.
ADKASI berharap DPR RI bersama pemerintah pusat segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan TKD agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal dan pelayanan publik tidak terganggu.
Audiensi ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap kebijakan anggaran negara, sekaligus menunjukkan komitmen parlemen dalam menjembatani aspirasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.