Mataram, Nusranews — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama pemerintah kabupaten/kota se-NTB, unsur Forkopimda, dan jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Rabu (18/02),
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat menekankan percepatan langkah konkret di daerah guna menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat pada awal tahun 2026.
Data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional Januari 2026 berada di angka 3,55 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, inflasi Provinsi NTB tercatat 3,86 persen (y-o-y), sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun masih dalam rentang pengendalian pemerintah pusat.
Untuk daerah sampel Indeks Harga Konsumen (IHK), capaian inflasi di NTB tercatat sebagai berikut:
Kota Bima: 4,82 persen (y-o-y)
Kota Mataram: 3,69 persen (y-o-y)
Kabupaten Sumbawa: 3,77 persen (y-o-y)
Kota Bima dan Kota Mataram berada di atas rata-rata nasional, sedangkan Kabupaten Sumbawa mendekati batas atas target inflasi nasional.
Adapun untuk kabupaten non-IHK, pemantauan dilakukan melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu II Februari 2026, dengan rincian:
Kabupaten Lombok Timur: 7,30 persen
Kabupaten Lombok Barat: 4,55 persen
Kabupaten Lombok Tengah: 3,71 persen
Kabupaten Lombok Utara: 1,82 persen
Kabupaten Bima: 0,14 persen
Kabupaten Dompu: -0,03 persen
Kabupaten Sumbawa Barat: 0,57 persen
Lombok Timur mencatat IPH tertinggi dan menjadi salah satu daerah dengan tekanan harga paling signifikan secara nasional pada periode tersebut.
Kenaikan harga dipicu terutama oleh komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, serta sejumlah komoditas protein hewani lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyatakan bahwa posisi inflasi NTB yang berada sedikit di atas nasional menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Secara umum inflasi NTB masih terkendali, namun kita tidak boleh lengah. Lombok Timur, Lombok Barat, serta Kota Bima dan Kota Mataram menjadi titik perhatian utama. Pengendalian harus dilakukan cepat, terukur, dan terkoordinasi lintas kabupaten/kota,” ujar Aka.
Ia menambahkan bahwa rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri menjadi momentum konsolidasi kebijakan pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten/kota akan memperkuat sejumlah langkah strategis, antara lain:
- Operasi Pasar dan Stabilisasi Harga
Menggelar operasi pasar murah secara terfokus di wilayah dengan IPH tinggi, khususnya Lombok Timur dan Lombok Barat, serta memperketat pengawasan distribusi bahan pokok. - Penguatan Distribusi Antarwilayah
Mengoptimalkan pasokan dari Pulau Sumbawa sebagai daerah penyangga produksi untuk memenuhi kebutuhan Pulau Lombok agar keseimbangan suplai dan permintaan tetap terjaga. - Sidak dan Pengawasan Rantai Pasok
Bersama Forkopimda melakukan inspeksi mendadak ke pasar dan distributor guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga. - Kerja Sama Antar Daerah
Memperluas kemitraan dengan daerah penghasil komoditas pangan demi menjamin kelancaran pasokan, terutama cabai, beras, dan daging ayam ras. - Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dukungan Transportasi
Mengoptimalkan anggaran daerah untuk mendukung stabilisasi distribusi dan subsidi transportasi komoditas dari sentra produksi ke daerah konsumen. - Gerakan Tanam dan Penguatan Produksi Lokal
Mendorong program tanam hortikultura jangka pendek guna meningkatkan ketersediaan pangan lokal dan mengurangi ketergantungan dari luar daerah.
Pemprov NTB menegaskan komitmennya menjaga inflasi tetap dalam batas aman serta melindungi daya beli masyarakat.
“Inflasi bukan sekedar angka statistik, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat. Karena itu sinergi provinsi, kabupaten/kota, dan Forkopimda menjadi kunci utama dalam memastikan harga tetap stabil dan pasokan terjaga,” tutup Aka.
Dengan langkah-langkah terkoordinasi tersebut, NTB optimistis mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.