Jakarta, Nusranews — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap memiliki opsi untuk menarik diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP), forum perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, apabila keberadaannya tidak lagi sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional Indonesia.
Hal tersebut disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI Dino Patti Djalal usai mengikuti pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan pejabat Kementerian Luar Negeri RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (05/02).
“Presiden menegaskan bahwa Indonesia selalu memegang opsi untuk keluar. Itu disampaikan dengan sangat jelas,” ujar Dino dalam taklimat pers.
Dino yang juga menjabat Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) menyatakan sejak awal Indonesia harus bersikap hati-hati dalam keikutsertaannya di BoP, khususnya jika forum tersebut tidak lagi mendukung perjuangan Indonesia dalam membela Palestina dan mendorong terwujudnya solusi dua negara.
“Kita masuk dengan kehati-hatian dan tetap berpegang pada opsi keluar bila ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional kita. Presiden berkali-kali menegaskan hal itu dan tidak akan ragu mengambil langkah keluar, sekalipun negara lain tetap bertahan,” jelas Dino.
Pertemuan yang digelar pada 4 Februari 2026 tersebut dihadiri sejumlah mantan Menteri Luar Negeri RI, antara lain Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Lestari Priansari Marsudi, dan Marty Natalegawa. Turut hadir Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono serta tokoh Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jusuf Wanandi.
Mantan Menlu RI Alwi Shihab menegaskan sikap serupa. Menurutnya, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan Indonesia tidak akan ragu keluar dari Board of Peace apabila forum tersebut tidak lagi sejalan dengan misi konstitusional bangsa.
“Disampaikan bahwa bila Board of Peace ini tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka Indonesia bisa dengan mudah menarik diri,” kata Alwi.
Prabowo juga menekankan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP justru dimaksudkan sebagai sarana memperkuat dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Presiden ingin menegaskan kepada publik bahwa partisipasi Indonesia semata-mata adalah komitmen untuk membela Palestina dan mendorong penyelesaian yang adil melalui solusi dua negara,” pungkasnya.