Praya, Nusranews – Upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kembali mendapatkan pengakuan nasional. Pemkab Lombok Tengah berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya Tahun 2026 dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri, S.IP., M.AP pada ajang UHC Awards 2026 yang berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/01). Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Dr. (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, didampingi Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan RI.
Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga layanan kesehatan dapat diakses secara merata dan berkeadilan.
Usai menerima penghargaan, Bupati Pathul Bahri yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah Dr. H. Suardi, SKM., MPH, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang terlibat.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih UHC Kategori Madya. Ini merupakan hasil dari sinergi dan komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Pathul Bahri, Rabu (28/1/2026).
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak berhenti sampai di sini. Pemerintah daerah, kata dia, menargetkan peningkatan status UHC menjadi Kategori Utama pada tahun mendatang.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan tahun depan Lombok Tengah bisa naik dari Madya ke Utama. Insya Allah akan kita wujudkan,” katanya optimistis.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi di mana seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan yang memadai, sehingga tidak terkendala biaya dalam memperoleh layanan kesehatan.
“Keberhasilan daerah mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” tegas pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mempertahankan status UHC, tetapi terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan. “Daerah yang masih berstatus Madya harus berupaya naik ke Utama, sementara yang sudah Utama harus fokus pada peningkatan mutu pelayanan,” ujarnya.
Dalam ajang UHC Awards 2026, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada 32 provinsi dan 397 kabupaten/kota di Indonesia yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta sekurang-kurangnya 80 persen.