Mataram, Nusranews — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian signifikan dalam penanganan stunting sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, prevalensi stunting di NTB tercatat sebesar 13,39 persen atau setara 51.809 kasus dari total 387.065 balita. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 18,8 persen, sekaligus melampaui target Provinsi NTB tahun 2025 sebesar 21,7 persen.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor yang terus diperkuat hingga ke tingkat desa.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujar Ahsanul Khalik.
Ia menegaskan bahwa penurunan stunting menjadi agenda prioritas Pemerintah Provinsi NTB karena menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga kesinambungan program agar kasus baru dapat dicegah sejak dini. Ini komitmen kita bersama untuk melahirkan generasi NTB yang sehat, kuat, dan unggul,” tegasnya.
Berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi SigiziKesga Kementerian Kesehatan RI tahun 2026, capaian stunting per kabupaten/kota di NTB per Desember 2025 tercatat sebagai berikut: Lombok Barat 9,58 persen, Lombok Tengah 9,99 persen, Lombok Timur 22,39 persen, Sumbawa 10,70 persen, Dompu 12,61 persen, Bima 12,22 persen, Sumbawa Barat 7,1 persen, Lombok Utara 14,18 persen, Kota Mataram 6,57 persen, dan Kota Bima 9,49 persen.
Pemprov NTB menilai data tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan intervensi penanganan stunting dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran, khususnya bagi daerah yang masih mencatat angka relatif tinggi.
“Data kabupaten/kota menjadi pijakan untuk memperkuat strategi. Daerah yang sudah rendah tetap dijaga agar tidak meningkat, sementara daerah dengan angka lebih tinggi akan kita dorong percepatan intervensinya melalui program yang lebih fokus dan masif,” tambah Ahsanul Khalik.
Sementara itu, pemantauan awal tahun 2026 menunjukkan masih adanya kasus stunting baru. Pada Januari 2026, NTB mencatat tambahan 0,6 persen atau sekitar 1.890 kasus stunting baru. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan harus terus dilakukan secara konsisten.
Rincian kasus stunting baru Januari 2026 per kabupaten/kota meliputi Lombok Barat 1,0 persen (479 kasus), Lombok Tengah 0,9 persen (653 kasus), Lombok Timur 0,8 persen (545 kasus), Sumbawa 0,3 persen (79 kasus), Dompu 0 persen, Bima 0,1 persen (36 kasus), Sumbawa Barat 0,4 persen (39 kasus), Lombok Utara 0,3 persen (41 kasus), Kota Mataram 0,001 persen (4 kasus), dan Kota Bima 0,2 persen (14 kasus). Persentase ini akan terus diperbarui setiap bulan sesuai hasil pengukuran tinggi badan balita.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong penguatan layanan kesehatan di wilayah yang masih menunjukkan peningkatan kasus.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Kita harus memperkuat pencegahan dari hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan yang konsisten di Posyandu dan Puskesmas. Semua pihak harus bergerak,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga menekankan bahwa pencegahan stunting dimulai dari keluarga. Masyarakat diimbau untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan rutin dan asupan gizi seimbang, memberikan ASI eksklusif dan MPASI sesuai standar, rutin membawa balita ke Posyandu, menjaga sanitasi serta pola hidup bersih dan sehat, serta segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan apabila ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang anak.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat langkah strategis pada tahun 2026 guna menjaga tren penurunan stunting sekaligus menekan kemunculan kasus baru.
“Capaian tahun 2025 patut kita syukuri, namun kita tidak boleh berhenti. Tahun 2026, Dinas Kesehatan NTB bersama kabupaten/kota akan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi yang lebih terarah, berbasis data, serta respons cepat terhadap kasus baru,” ujar Hamzi Fikri.
Sejumlah langkah strategis yang akan diperkuat antara lain Aksi Bergizi di sekolah, penguatan surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin di Posyandu dan Puskesmas, edukasi Pemberian Makan Bayi dan Balita (PMBA), tatalaksana masalah gizi, koordinasi lintas sektor, monitoring program gizi di Desa Berdaya, pembinaan gizi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pemenuhan Pita LILA untuk skrining risiko stunting.
“Kami menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan dan pendampingan kabupaten/kota dalam Survey SSGI 2026. Target kita jelas, menurunkan stunting secara terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” tutupnya.