Jakarta, Nusranews – Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan alasan pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H atau tahun 2026 Masehi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan tersebut berbeda dengan keputusan Muhammadiyah yang menetapkan awal Ramadhan pada Rabu, 18 Februari 2026.
Menurut Nasaruddin, posisi hilal belum memenuhi standar kriteria MABIMS yang mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat secara toposentrik serta elongasi minimal 6,4 derajat secara geosentrik.
“Sudut elongasi juga sangat rendah, sangat jauh, masih sangat minim, 0 derajat 56 menit 23 detik hingga 1 derajat 53 menit 36 detik,” ujar Nasaruddin dalam jumpa pers sidang isbat 1 Ramadhan 1447 H di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/02).
“Jadi secara hisab, hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria MABIMS,” kata dia.
Menag menegaskan bahwa pemerintah menggunakan kriteria MABIMS sebagai dasar dalam menentukan awal Ramadhan.
“Adapun data posisi Hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian berkisar -2 derajat 24 menit 42 detik. Berarti itu belum terwujud, masih dibawah,” ujar Nasaruddin.
Ia juga menyampaikan bahwa hilal belum terdeteksi di seluruh wilayah Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara.
“Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026,” kata Nasaruddin.
Sidang isbat tersebut dihadiri berbagai lembaga, di antaranya Komisi VIII DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Observatorium Bosscha, Planetarium Jakarta, Badan Informasi Geospasial, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, serta Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
Kehadiran berbagai institusi tersebut menunjukkan bahwa penetapan awal Ramadhan dilakukan melalui pendekatan kolektif dan berbasis pertimbangan ilmiah.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada 18 Februari 2026.