Mataram, Nusranews – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka rangkaian Safari Ramadhan dalam pertemuan bersama Pendamping Desa Berdaya di Aula Kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Rabu (04/03).
Dalam arahannya, Lalu Iqbal menyoroti kondisi NTB yang hingga kini masih tercatat sebagai salah satu dari 12 provinsi termiskin di Indonesia. Ia menilai lambatnya penurunan angka kemiskinan tidak lepas dari masih kuatnya ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak. Tidak ada kolaborasi yang solid. Saya minta teman-teman pendamping jangan mulai dari nol, rangkul kader Posyandu, PKH, hingga Karang Taruna yang sudah ada di lapangan,” tegasnya.
Gubernur juga meminta para pendamping desa untuk melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan memahami kondisi warga secara personal melalui pendataan dari rumah ke rumah atau per kepala keluarga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi akar persoalan yang dihadapi masyarakat, baik terkait kondisi tempat tinggal yang tidak layak, tingkat pendidikan yang rendah, maupun persoalan gizi.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah memberikan perlindungan sosial agar masyarakat dapat memenuhi standar hidup yang layak. Setelah itu, program dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu mandiri secara finansial.
Ia menargetkan setiap keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem dapat memiliki pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.
“Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan telur kita saja masih impor 87% dari luar daerah. Ini peluang bagi warga desa untuk berdaya secara ekonomi,” tambahnya.
Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung oleh Gubernur serta penyerahan bantuan kepada anak-anak yang mengalami stunting dan warga yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem di Desa Barebali. Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya intervensi Pemerintah Provinsi NTB, termasuk program perbaikan rumah melalui dukungan BAZNAS NTB.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa Barebali, Salbi, menjelaskan bahwa desanya menghadapi tantangan cukup besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 15.519 jiwa. Ia menyampaikan bahwa saat ini terdapat 84 kasus stunting dan sekitar 250 kepala keluarga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, salah satu solusi yang diusulkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik adalah melalui pemekaran wilayah desa.
“Kami mengusulkan pemekaran menjadi tiga desa persiapan: Barabali Timur, Barabali Barat, dan Wira Surya. Berkas saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi, dan kami memohon dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dimudahkan,” ujarnya.