Praya, Nusranews – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat komitmen menghadirkan layanan pendidikan inklusif yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkab menggelar Diskusi Terpumpun Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis tidak hanya untuk memaparkan data, tetapi juga merumuskan langkah konkret lintas perangkat daerah dalam menangani siswa dengan hambatan fungsional belajar.
Kepala Bapperida Lombok Tengah, H. Lalu Wiranata, menyampaikan bahwa percepatan program tersebut didasarkan pada hasil Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) yang telah diverifikasi dan divalidasi bersama Dinas Kesehatan melalui jaringan puskesmas.
Dari total 9.934 siswa yang terdata, sebanyak 5.317 siswa diketahui memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat kategori yang beragam, mulai dari ringan hingga berat. Data tersebut kini menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran.
Wakil Bupati Lombok Tengah, Nursiah, menegaskan bahwa data tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata, bukan sekadar angka statistik.
“Pendidikan inklusif bukan hanya tanggung jawab dinas pendidikan. Ini kerja bersama—kesehatan, sosial, pemerintah desa, bahkan dunia usaha dan organisasi penyandang disabilitas,” tegasnya Rabu 25 Februari 2026.
Menurutnya, Pemkab Lombok Tengah mendorong pemenuhan lima aspek akomodasi layak di sekolah. Lima aspek tersebut meliputi penyediaan akses fisik yang ramah disabilitas, pembelajaran adaptif sesuai kebutuhan siswa, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial dan emosional, serta tata kelola sekolah yang inklusif dan akuntabel.
Dalam penguatan program ini, Pemkab juga bekerja sama dengan mitra pembangunan, termasuk perwakilan Kedutaan Besar Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Program INOVASI. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pendekatan berbasis data serta meningkatkan kapasitas satuan pendidikan.
Pemerintah daerah berharap dukungan yang terbangun melalui forum ini memiliki target yang jelas, jadwal pelaksanaan yang terukur, dan sistem pemantauan berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan oleh anak-anak di Lombok Tengah.
“Komitmen kita jelas, tidak boleh ada anak Lombok Tengah yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikan bermutu,” tutupnya.