Jakarta, Nusranews – Musisi sekaligus intelektual publik Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto menilai respons pemerintah terhadap kritik masyarakat masih kerap dilakukan secara reaktif dan emosional. Ia mencontohkan polemik pertunjukan stand up comedy Pandji Pragiwaksono sebagai gambaran bagaimana humas pemerintah dinilai belum memiliki pola komunikasi krisis yang sistematis.
Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI itu menyebut, pola respons emosional tersebut berulang kali muncul ketika pemerintah menghadapi kritik terbuka, terutama yang datang dari figur publik.
Noe mengaku telah lama mengamati cara aparatur humas pemerintah merespons kritik. Menurutnya, alih-alih disikapi secara rasional dan terukur, kritik justru sering dibalas secara defensif.
“Saya berkali-kali ngeritik betapa PR, public relation pemerintah kalau handle situasi kritis itu sangat emosional. Contohnya handle sopo sih, Pandji. Itu mbalesnya kok emosional sih,” kata Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official, dikutip dari Kompas.com, Jumat (23/1/2026).
Ia menilai, pendekatan emosional dalam komunikasi publik justru berisiko memperkeruh situasi dan mengaburkan substansi kritik yang seharusnya dijawab secara objektif.
Noe menekankan pentingnya pemerintah memiliki kerangka kerja yang jelas dan sistematis dalam merespons kritik publik. Menurutnya, penanganan kritik idealnya dimulai dengan pengakuan adanya persoalan, dilanjutkan dengan penjelasan yang jujur dan transparan, serta diakhiri dengan komitmen yang bisa dipantau oleh masyarakat.
“Pertanyaannya, kira-kira pejabat mana yang berani? Pejabat mana yang mau menggunakan framework ini? Itulah eksperimennya,” ujar Noe.
Ia juga menyoroti ketiadaan standar baku dalam merespons kritik sebagai salah satu penyebab utama respons pejabat sering kali bergantung pada emosi pribadi atau tingkat sensitivitas individu.
Lebih lanjut, Noe mengungkapkan bahwa keterlibatannya sebagai Tenaga Ahli Madya di DPN RI tidak terlepas dari keinginannya untuk melakukan eksperimen membangun standar interaksi antara pejabat dan masyarakat, khususnya dalam konteks kritik publik.
“Ya peran kampret memang. Harus kayak gini. Tapi tidak bisa kita ngomongin ide kita dan suruh orang lain yang ambil risikonya,” kata Noe.
Menurutnya, perubahan pola komunikasi pemerintah dengan publik tidak cukup hanya disuarakan dari luar, melainkan harus dimulai dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri agar dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Sumber: kompas.com