Mataram, Nusranews – Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, memberikan apresiasi atas rampungnya program peningkatan empat ruas jalan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat infrastruktur daerah dan telah diselesaikan sesuai target waktu, sehingga manfaatnya kini bisa langsung dirasakan masyarakat.
Perbaikan infrastruktur ini difokuskan pada penguatan konektivitas antarwilayah serta mendukung aktivitas ekonomi warga. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, diharapkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat semakin lancar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Sebagai Anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB Pulau Lombok, Abdul Hadi menegaskan komitmennya dalam mengawal program pembangunan infrastruktur. Ia juga aktif berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan realisasi anggaran berjalan sesuai perencanaan.
Empat Ruas Jalan Strategis
Empat ruas jalan strategis di Pulau Lombok yang ditingkatkan dalam program ini meliputi:
- Pelebaran ruas Paokmotong–Kotaraja dengan nilai kontrak lebih dari Rp26 miliar.
- Prevensi jalan provinsi Labuan Lombok–Sambelia tahap pertama senilai lebih dari Rp25 miliar.
- Prevensi jalan provinsi Labuan Lombok–Sambelia tahap kedua dengan nilai kontrak lebih dari Rp17,3 miliar.
- Peningkatan ruas Pesanggarahan–Kumbak–Banyu Urip–Tempos senilai lebih dari Rp8,4 miliar.
Seluruh proyek tersebut telah diselesaikan tepat waktu dan tertata dengan baik. Kini, jalan-jalan tersebut dapat dilalui dengan lebih nyaman oleh masyarakat. Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar.
Perbaikan jalan ini juga memperluas akses menuju berbagai kawasan strategis di Lombok, sehingga mobilitas penduduk dan distribusi logistik antardaerah menjadi lebih efektif.
Dampak Ekonomi dan Pariwisata
Program peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 yang selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025. Fokus kebijakan ini adalah mempercepat konektivitas jalan daerah guna mendukung swasembada pangan dan energi nasional.
Abdul Hadi menegaskan bahwa infrastruktur jalan yang memadai berdampak langsung terhadap percepatan ekonomi daerah. Menurutnya, akses jalan yang layak akan memperlancar distribusi hasil pertanian, meningkatkan efisiensi usaha, serta memperkuat mobilitas masyarakat sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat.
Selain sektor ekonomi, peningkatan kualitas jalan juga berkontribusi pada pengembangan pariwisata NTB. Jalan yang mulus memudahkan wisatawan menjangkau berbagai destinasi unggulan di Pulau Lombok, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah kunjungan dan menggeliatkan ekonomi lokal.
Konektivitas yang semakin baik diharapkan membuka peluang baru bagi pertumbuhan wilayah. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada aspek ekonomi, tetapi juga terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Komitmen Pengawalan Berkelanjutan
Abdul Hadi kembali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program pembangunan infrastruktur di NTB. Bersama Kementerian Pekerjaan Umum, ia memastikan proses penurunan dan realisasi anggaran berjalan optimal.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, ia berupaya agar pembangunan jalan, khususnya di Pulau Lombok, dapat terus ditingkatkan demi menunjang konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ke depan, ia berharap program serupa dapat dilanjutkan di wilayah lain di Lombok agar manfaatnya semakin luas dirasakan warga. Bahkan, ia mengusulkan agar beberapa ruas jalan provinsi dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.
Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan masyarakat merasakan dampak langsung dari program pemerintah. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.