Mataram, Nusranews — Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dalam penanganan kemiskinan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kemajuan tersebut adalah semakin kecilnya selisih tingkat kemiskinan antara NTB dan rata-rata nasional.
Data dari Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2019 selisih tingkat kemiskinan NTB dengan nasional masih berada di angka sekitar 5,15 persen. Namun, pada 2025 angka tersebut berhasil ditekan menjadi sekitar 3 persen, yang sekaligus menjadi capaian terendah dalam sepuluh tahun terakhir.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Mataram, Riduan Mas’ud, menilai bahwa capaian ini tidak sekadar menunjukkan perbaikan statistik, tetapi juga menggambarkan percepatan penurunan kemiskinan di NTB yang lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini menandakan adanya proses konvergensi yang semakin jelas menuju rata-rata nasional.
Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif pembangunan, yang penting bukan hanya angka kemiskinan itu sendiri, tetapi bagaimana jarak dengan rata-rata nasional terus menyempit. Kondisi ini menunjukkan bahwa NTB secara konsisten mampu mengejar ketertinggalan.
Jika tren penurunan selisih kemiskinan dapat dipertahankan pada kisaran 0,3 hingga 0,4 persen per tahun, NTB diproyeksikan berpeluang keluar dari kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi sekitar tahun 2030, dan beralih ke kelompok dengan tingkat kemiskinan menengah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian ini harus disikapi secara hati-hati. Upaya pengurangan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial. Bantuan tersebut memang penting dalam jangka pendek, namun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan secara struktural.
Salah satu strategi yang dinilai relevan adalah penguatan konsep desa berdaya, di mana desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi pusat aktivitas ekonomi produktif. Masyarakat desa didorong untuk aktif dalam berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, hingga industri rumah tangga. Selain itu, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi juga menjadi faktor penting dalam menggerakkan ekonomi lokal.
Keberhasilan pendekatan ini dapat diukur melalui indikator konkret, seperti peningkatan jumlah tenaga kerja, pertumbuhan usaha desa, kenaikan pendapatan masyarakat, serta berkurangnya jumlah rumah tangga miskin. Dengan demikian, arah kebijakan bergeser dari sekadar bantuan menuju peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi NTB adalah rendahnya nilai tambah ekonomi. Selama ini, banyak komoditas dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonominya lebih banyak dinikmati oleh daerah lain yang memiliki industri pengolahan.
Untuk itu, strategi hilirisasi menjadi sangat penting. Pengolahan komoditas primer menjadi produk bernilai tambah dinilai mampu meningkatkan harga jual sekaligus membuka lapangan kerja baru. Komoditas seperti jagung, ikan, rumput laut, padi, dan ternak memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
Penyempitan kesenjangan kemiskinan antara NTB dan nasional menjadi indikasi bahwa arah pembangunan sudah berada di jalur yang tepat. Namun, kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa NTB masih berada dalam posisi yang rentan.
Ke depan, konsistensi kebijakan menjadi kunci utama, dengan fokus pada penciptaan pendapatan melalui penguatan ekonomi desa, hilirisasi sektor pertanian dan kelautan, pengembangan UMKM, serta peningkatan akses pembiayaan.
Pada akhirnya, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan, melainkan harus didorong oleh penciptaan lapangan kerja, penguatan aktivitas ekonomi, dan peningkatan nilai tambah di tingkat masyarakat.