Jakarta, Nusranews – Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, meminta Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Saber Pangan) tahun 2026 bekerja secara maksimal untuk mencegah praktik kecurangan harga pangan yang berpotensi merugikan masyarakat menjelang bulan suci Ramadan 2026.
Rajiv menegaskan, Satgas Saber Pangan harus mampu menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus menindak tegas praktik penimbunan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Menurutnya, tindakan spekulatif tersebut kerap memicu kenaikan harga yang tidak wajar dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Saya meminta satgas benar-benar bekerja sapu bersih, menjaga stabilitas pasokan, dan menghentikan praktik penimbunan yang membuat harga pangan melonjak secara tidak rasional,” ujar Rajiv, mengutip Antara, Kamis (05/02).
Ia menjelaskan bahwa pada setiap momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), termasuk Ramadan dan Idul Fitri, permintaan terhadap komoditas pangan cenderung meningkat. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menimbun bahan pangan, sehingga mengganggu distribusi dan berdampak pada lonjakan harga di tingkat konsumen.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut menilai, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembentukan satgas pengawasan pangan terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga. Keberadaan satgas dinilai mampu menekan praktik spekulasi dan pelanggaran distribusi melalui pengawasan intensif serta penindakan langsung di lapangan.
“Selama ini, Satgas Saber Pangan mampu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar, antara lain dengan melakukan penggerebekan gudang penimbunan dan memberikan sanksi tegas kepada pedagang yang melakukan kecurangan,” ungkapnya.
Meski demikian, Rajiv menekankan bahwa pengawasan saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan stok pangan strategis melalui penguatan cadangan pangan pemerintah serta percepatan distribusi, terutama ke wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan pasokan.
“Agar stabilitas harga pangan benar-benar terjaga menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah harus melakukan pemetaan yang akurat, memperkuat cadangan pangan, dan mempercepat distribusi, khususnya ke daerah rawan seperti wilayah terdampak bencana atau daerah 3T,” tegas Rajiv.
Selain itu, Rajiv juga menyoroti pentingnya transparansi data stok dan harga pangan secara real-time. Menurutnya, keterbukaan data menjadi kunci agar pemerintah dapat merespons gejolak harga dengan cepat, tepat, dan terukur.