Dorong Akselerasi Industri Halal 2026, BPJPH Gandeng Mitra Pendidikan dan Baznas

Jakarta, Nusranews – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memperluas kolaborasi strategis dalam penguatan Jaminan Produk Halal (JPH) dengan menandatangani empat perjanjian kerja sama di Gedung BPJPH, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkokoh ekosistem halal nasional sekaligus meningkatkan pengakuan sertifikasi halal Indonesia di kancah global.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan strategi kelembagaan untuk memperkuat fondasi industri halal nasional di tengah momentum pertumbuhan ekonomi syariah.

“2026 menjadi momentum akselerasi industri halal nasional. Kontribusi rantai nilai halal terhadap PDB Indonesia telah mencapai sekitar 27 persen atau setara kurang lebih Rp 4.832 triliun pada 2025,” ujar pria yang akrab disapa Babe Haikal itu dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (28/02).

Ia menekankan bahwa industri halal kini bukan lagi sektor pelengkap, melainkan telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Noor Achmad, menyampaikan dukungan terhadap penguatan sistem sertifikasi halal yang diinisiasi BPJPH. Menurutnya, penguatan JPH tidak hanya menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia juga menilai sinergi antara pengembangan industri halal dan optimalisasi pengelolaan zakat, infak, serta sedekah dapat menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Adapun kerja sama yang ditandatangani meliputi:

  • Perjanjian dengan Balai Diklat Industri Jakarta terkait Pelatihan Jaminan Produk Halal.
  • Perjanjian dengan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengenai Pelatihan Jaminan Produk Halal.
  • Perjanjian dengan Baznas terkait pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) pegawai di lingkungan BPJPH.
  • Nota kesepahaman dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham, Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Abd Syakur, Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Mamat Salamet Burhanudin, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan EA Chuzaemi Abidin, para direktur, tenaga ahli, serta jajaran pimpinan BPJPH dan lembaga mitra terkait.

Kerja sama ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam membangun sistem jaminan produk halal yang kredibel, inklusif, dan berdaya saing internasional.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *