Jakarta, Nusranews — Pemerintah tengah merumuskan secara matang kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang akan diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) serta pekerja swasta. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah efisiensi di tengah kenaikan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa fleksibilitas kerja menjadi salah satu solusi untuk menekan pengeluaran energi.
“Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home,” kata Airlangga usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/03).
Ia menilai, penerapan WFH berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan karena berkurangnya mobilitas pekerja.
“Penghematannya cukup signifikan seperlima, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Dalam rencana awal, kebijakan ini akan diterapkan selama satu hari kerja dalam seminggu. Namun, detail teknis pelaksanaannya masih dalam tahap penyusunan. “Satu hari dalam lima hari kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diikuti oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.
“Nah itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah ini semuanya kita sedang siapkan lagi,” tegasnya.
Terkait waktu pelaksanaan, pemerintah belum menetapkan durasi kebijakan tersebut karena akan menyesuaikan dengan perkembangan kondisi global. Meski demikian, ada kemungkinan kebijakan WFH mulai diterapkan setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, ketika seluruh mekanisme sudah siap.
“Pasca lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya,” tuturnya.